Batang, NU Batang
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tyo Ardianto, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan yang problematis karena lebih kental nuansa politik dibandingkan upaya nyata menyelesaikan persoalan gizi. Ia mempertanyakan ketepatan sasaran, dasar kebijakan, hingga besarnya anggaran yang digelontorkan, yang dinilai tidak sejalan dengan akar masalah stunting di Indonesia.
“Saya ingin mulai dari dua tesis utama untuk menjelaskan kenapa MBG itu sangat problematik,” ujar Tyo saat Sarasehan Lakpesdam PCNU Batang pada Sabtu (11/4/2026) di Gedung MWCNU Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Tesis pertama, menurutnya, berkaitan dengan etika kekuasaan. Ia menilai praktik politik belakangan menunjukkan kecenderungan menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan, termasuk dengan mengubah aturan dasar negara.
“Kita punya kekuasaan yang untuk berkuasa saja dia rela menghalalkan segala cara. Konstitusi yang merupakan kitab suci dari sebuah negara diubah supaya bisa menang, supaya Gibran bisa jadi cawapres,” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, ia meragukan adanya etika dalam penyelenggaraan kekuasaan. “Dengan kondisi yang seperti itu maka mana mungkin kita punya kekuasaan yang beretika. Mau berkuasa saja dia sudah tidak beretika,” lanjutnya.
Tesis kedua yang disampaikan Tyo adalah maraknya praktik politik uang dalam Pemilu 2024. Ia menyebut, perputaran uang dalam kontestasi politik kali ini mencapai angka fantastis dan menjangkau hingga tingkat akar rumput.
“Kalau beberapa kesaksian yang saya dengar, sepanjang sejarah Pilpres, ini yang paling besar. Bahkan sampai ke level desa, di Kudus itu sampai Rp10.000 per orang,” ungkapnya.
Ia menilai, kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi serius terhadap praktik pemerintahan ke depan. Menurutnya, besarnya biaya politik akan mendorong pejabat terpilih untuk mencari cara mengembalikan modal.
“Mana mungkin sosok yang berkuasa dan mengeluarkan uang itu tidak memikirkan bagaimana cara uangnya kembali,” katanya.
Bahkan, Tyo menyebut angka perputaran uang politik secara keseluruhan bisa mencapai ribuan triliun rupiah. “Ada yang menyebutkan kira-kira Rp1.000 triliun uang yang berputar selama 2024, Pilpres, Pileg, maupun Pilkada,” ujarnya.
Dalam konteks ini, ia mengaitkan langsung dengan potensi korupsi. “Seluruh pejabat politik yang terpilih berdasarkan money politik di 2024 itu pasti korup, karena kalau tidak, tidak mungkin bisa mengembalikan modal politiknya,” tegasnya.
Namun demikian, ia juga mengkritik masyarakat yang masih menerima praktik tersebut. “Ketika rakyat mau menerima amplop, itu sama dengan mengizinkan pejabat itu korup,” ujarnya.
Beranjak dari dua tesis tersebut, Tyo kemudian mengkritik program MBG yang dinilainya tidak tepat sasaran dalam menjawab persoalan stunting.
“Kalau bicaranya soal stunting, maka solusinya adalah intervensi yang tepat sasaran dan efektif. Tidak ada satu pun dalil yang membenarkan bahwa program ini diberikan ke seluruh anak Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa penanganan stunting seharusnya difokuskan pada kelompok usia tertentu.Karena itu, kebijakan yang bersifat menyeluruh dinilai tidak sesuai dengan pendekatan ilmiah.
“Artinya masalahnya apa, solusinya apa. Kalau masalahnya stunting, ya solusinya harus spesifik, bukan justru diperluas ke semua,” tambahnya.
Tyo bahkan mempertanyakan apakah program MBG benar-benar murni untuk kepentingan publik atau justru memiliki motif lain.
“Jangan-jangan masalahnya bukan soal stunting, tapi soal bagaimana cara untuk mengembalikan modal politik,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, ia menyoroti besarnya dana yang dialokasikan untuk program tersebut, yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah. Ia menilai, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan mendasar di sektor pendidikan.
Menurutnya, masih banyak persoalan krusial yang belum terselesaikan, seperti kesejahteraan guru. Ia mengungkapkan adanya guru honorer yang hanya menerima gaji sangat rendah.
“Di Musi Rawas, Sumatera Selatan, ada guru honorer yang digaji Rp100.000 per bulan. Saya ulangi, Rp100.000 per bulan,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan. Ia menyebut, angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan jenjang lainnya.
“Angka partisipasi SMP 90 persen, SMA 86 persen, tapi ketika ke perguruan tinggi hanya 17 persen. Ini ketimpangan yang luar biasa,” jelasnya.
Tyo juga mengkritik belum adanya kebijakan pendidikan tinggi gratis secara menyeluruh. “Kenapa tidak digratiskan? Padahal ini penting untuk masa depan bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya soal akses dan kesejahteraan, tetapi juga menyangkut kurikulum dan sistem pembelajaran. Menurutnya, sistem pendidikan saat ini belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi manusia secara optimal.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, ia menilai kebijakan MBG justru menjadi tidak relevan.
“Kita punya banyak masalah di pendidikan yang belum selesai, tapi justru menggelontorkan anggaran besar untuk program yang problematik,” katanya.
Lebih jauh, Tyo juga menyinggung aspek implementasi program yang dinilai berpotensi menguntungkan kelompok tertentu. Ia menyebut adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan program yang membuka ruang konflik kepentingan.
“Ini tidak bisa dilihat sekadar sebagai kebijakan publik. Ini juga harus dilihat dalam konteks politik dan ekonomi kekuasaan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik dapat merusak kualitas demokrasi. Menurutnya, jika kompetisi politik tidak berjalan adil, maka hasilnya pun tidak akan menghasilkan pemimpin terbaik.
“Demokrasi itu artinya semua orang boleh berkompetisi. Tapi kalau hasilnya sudah bisa ditebak, maka esensinya hilang,” katanya.
Tyo juga mengkritik penggunaan narasi moral dalam membungkus kebijakan yang dinilai bermasalah.
“Ini seperti maling tapi berkedok gizi. Narasinya memberi makan anak-anak, tapi substansinya perlu dipertanyakan,” tegasnya.
Ia menilai, pendekatan semacam ini berbahaya karena dapat menyesatkan publik. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih transparan dalam menjelaskan tujuan dan mekanisme kebijakan.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan potensi dampak ekonomi dari kebijakan tersebut. Tanpa tata kelola yang baik, menurutnya, program berskala besar seperti MBG berisiko menimbulkan inefisiensi dan kebocoran anggaran.
“Kalau tidak ada jaminan bebas korupsi, maka program sebesar ini sangat rawan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Tyo mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi kebijakan publik dan memilih pemimpin.
“Memilih pemimpin yang bodoh itu kesalahan, tapi membiarkannya terus bertahan adalah kebodohan,” pungkasnya.
