Batang, NU Batang
Isu krisis lingkungan hidup menjadi salah satu perhatian utama dalam Musyawarah Besar (Mubes) Nahdliyin Muda Kabupaten Batang yang digelar pada Ahad (31/5/2026). Dalam forum Komisi C bidang sosial kemasyarakatan dan kebudayaan, narasumber Roy Murtadho atau yang akrab disapa Gus Roy menegaskan pentingnya peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengawal berbagai persoalan lingkungan yang semakin dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Diskusi yang dipandu Gus Zaim dan Autad tersebut tidak hanya menjadi ruang pemaparan gagasan, tetapi juga forum penyusunan rekomendasi yang akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk sebagai bahan masukan untuk Muktamar NU mendatang.
Dalam paparannya, Gus Roy menyampaikan bahwa berbagai persoalan ekologis yang terjadi saat ini tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena alam. Menurutnya, banyak krisis lingkungan yang berkaitan erat dengan kebijakan publik dan tata kelola sumber daya alam.
“Permukaan laut terus naik, air tanah disedot tanpa kendali, muka tanah mengalami penurunan di berbagai daerah. Ini bukan sekadar fenomena alam, tetapi problem kebijakan yang harus mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Ia menilai NU perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Menurutnya, prinsip-prinsip keadilan ekologis yang selama ini berkembang dalam pemikiran NU harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.
Gus Roy juga menyinggung polemik keterlibatan organisasi keagamaan dalam pengelolaan sektor pertambangan yang belakangan menjadi perbincangan di kalangan warga NU. Menurutnya, pembangunan memang diperlukan, namun tidak boleh mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa PBNU telah memiliki berbagai rumusan pemikiran terkait energi terbarukan dan pentingnya transisi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan serta pengurangan ketergantungan terhadap energi berbasis batu bara.
“Kalau pembangunan dilakukan dengan mengabaikan keberlanjutan lingkungan, maka dampaknya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Roy juga membagikan pengalaman riset dan pendampingan masyarakat di sejumlah wilayah pesisir utara Jawa, termasuk Kabupaten Batang. Ia menyoroti berbagai persoalan yang muncul akibat ekspansi kawasan industri dan pembangunan berskala besar yang tidak selalu diikuti dengan tata kelola yang memadai.
Menurutnya, perpindahan pusat industri ke daerah sering kali didorong oleh pertimbangan biaya produksi yang lebih murah. Namun, di sisi lain, daerah penerima investasi berpotensi menanggung dampak sosial dan ekologis apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara bertanggung jawab.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan pasir dan batuan, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.
Selain membahas isu lingkungan, forum Komisi C juga menyoroti pentingnya membangun kemandirian organisasi. Gus Roy menilai kemandirian ekonomi menjadi syarat utama untuk menjaga independensi NU dalam menjalankan peran sosial dan keumatan.
“Kemandirian harus dibangun melalui pemberdayaan ekonomi warga. Jika organisasi memiliki basis ekonomi yang kuat, maka independensinya juga akan semakin terjaga,” ungkapnya.
Pewarta: Solekha
