Rabu kemarin (28/10) ketika sedang di pasar, saya bertemu dengan seorang petani yang mengeluhkan dampak pembangunan yang ada di KITB. Yang dikeluhkan olehnya adalah dampak pembangunan di sana, yang mengakibatkan kekeringan di desanya, mengingat kebutuhan air bersih untuk KITB yang cukup besar.
Hal ini pun mengingatkan saya pada acara Dialog Annahdliyah oleh PCNU Batang, Selasa kemarin (27/10), yang menghadirkan para pakar yang selama ini memiliki concern pada isu lingkungan.
Benang merah yang saya tangkap dari dialog itu adalah bahwa krisis lingkungan ataupun bencana alam yang terjadi di sekitar kita itu bukan semata-mata faktor alam an sich, melainkan akibat ulah tangan manusianya sendiri; dalam hal ini persoalan pembangunan. Mengutip Iqbal Damanik, manusialah yang serakah.
Persoalan lingkungan ini jangan dianggap sepele. Konsekuensi dari kota industri, tahun 2027 berdasarkan liputan yang saya baca di theconversation.com, Batang menjadi Pusat AI Terbesar di Asia Tenggara.
Tahu tidak bahwa kebutuhan air untuk menyuplai pusat data AI itu? menurut laporan yang saya baca, perusahaan AI itu akan menghabiskan atau menyedot 4,8 hingga 9,1 juta liter air per hari untuk mengatasi daya listrik 200 MW. Itu saja baru tahap awal, belum nanti kalau sesuai targetnya 1 juta GW.
Daya listrik 200 MW itu setara dengan konsumsi listrik yang menerangi 40 ribu hingga 150 ribu rumah tangga, tergantung kebutuhan (kosumsinya). Kira-kira dari sini sudah dapat bayangannya belum, akan kebutuhan pusat data center AI di Batang?
Dalam diskusi itu, Fahmi Bastian mengatakan bahwa persoalan lingkungan ini tidak hanya dialami oleh Batang saja, namun juga kota-kota lain yang ada di Jawa Tengah. Menurut direktur Walhi Jateng itu, aktivitas di kawasan karst, seperti di daerah Rembang, Ajibarang, dan Cilacap, mengalami hal yang serupa. Gunungnya dikeruk untuk bahan baku pembangunan. Sudah bisa ditebak bukan, apa dampaknya? Yap, sistem hidrologi rusak, yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan air bersih.
Fahmi Bastian pun mendorong penguasa harus terbuka terkait dampak pembangunan, karena masyarakatlah yang nanti akan terkena imbasnya.
Kembali ke kota Batang, kira-kira saat ini perubahan iklim atau dampak dari KITB sudah bisa kita rasakan belum? “urip ning njero omah saiki wes koyo diungkep, mas”, gerutu temanku. Batang sekarang panasnya minta ampun, sudah seperti simulasi di Padang Mahsyar.
Gus Roy kemarin bercerita kepadaku. “Mas, marem banget yo ndik Batang?”sapaku hangat. Karena selama empat hari beliau ngancani Sekolah Ekologi Politik untuk anak-anak muda Nahdliyin. “Wah mas, sedino aku iso adus ping papat,”jawabnya.
Omon-Omon, Kita Bisa Apa?
Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan adanya tambang, melihat konteks yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama saat ini. Konflik yang terjadi sebelum muktamar kemarin, diantaranya adalah karena persoalan ontran-ontran tambang—diakui atau tidak.
Nah, Inayah Wahid menggambarkan, bahwa ada hutan tetapi tidak ada manusia, alam baik-baik saja. Tidak ada kebakaran seperti di Kalimantan atau kerusakan alam lainnya. Namun bagaimana jika manusia tidak ada hutan? “apakah bisa hidup?”tanyanya.
Oleh sebab itu, pentingnya kita warga Nahdliyin untuk terus bersuara, kita berhak menyuarakan persoalan lingkungan dan dampaknya di Kabupaten Batang ini, karena kita nanti yang akan merasakan perubahan yang terjadi. Kita berhak menentukan hidup kita sendiri.
Dalam sesi tanya jawab ada hal yang menarik dari peserta diskusi. Kita sebenarnya sudah tahu persoalan ini di depan mata, njuk awak dewe kudu piye? dari pertanyaaan itu kesimpulannya adalah kita butuh penggerak, yang berani berada di garda depan yang terus menyuarakan politik ekologi ini. Bahasa Inayah Wahid, kalau di Pati ada Mas Botok, di Batang mungkin juga perlu hal yang sama, ada Mas Pepes, ora botok kabeh, “selorohnya dengan nada guyon.
Ya, Kita butuh konsolidasi. Warga jaga warga diperlukan, karena biasanya ketika terjadi penolakan pembangunan aparat atau preman melakukan represi.
Warga jaga warga itu baik dilakukan oleh kelompok masyarakat, komunitas lokal, pesantren, dan organisasi sosial agar dapat membangun jaringan solidaritas, memperkuat dokumentasi persoalan, serta membuka ruang dialog yang memungkinkan pengalaman warga menjadi bagian dari agenda publik.
Kira-kira, sudah siapkah kita untuk itu? Atau cukup, “yowes urip koyo ngene dijalani wae”. Yaitu menormalisasi ketika nanti terjadi bencana ekologis.
NU kuat di pesantrennya dan dekat dengan arus bawah. Kita sudah kenyang dengan materi adab, sopan santun, tata krama, dan tata cara menjaga lisan. Kata Mbak Inayah, kalau kita jaga lisan terus, lalu kapan gantian kita jaga alam? sudah saatnya kita bergerak.
Dalam penutupnya, Kiai Ubaidullah Shodaqoh berpesan kepada para jamaah untuk ibda’ binafsik, mulailah dari diri sendiri. Merevolusi mental dan mengubah cara pandang itu dimulai dari diri sendiri.
Dengan nada guyon, Mbah Ubed menegaskan, jalan perubahan tidak harus selalu melalui politik formal, terkadang politik jalanan perlu kita lakukan.
Ya, politik jalanan itu adalah gerakan warga, advokasi publik, konsolidasi masyarakat, dan aksi kolektif di ruang publik sebagai bagian yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Itulah pentingnya keberadaan NU hari ini.
