Nahdlatul Ulama (NU), adalah organisasi sosial keagamaan (jam’iyah) terbesar di Indonesia. Awal kelahiran NU sendiri tidak dapat dilepaskan dari kehadiran dua faktor utama, yakni realitas ke-Islaman dan realitas ke-Indonesia-an. pada realitas ke-Islaman NU lahir sebagai suatu wadah bergabungnya para ulama dalam memperjuangkan “tradisi pemahaman dan pengalaman ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia”.

NU dilahirkan oleh ulama pesantren sebagai wadah persatuan bagi para ulama serta para pengikutnya, guna mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jama’ah yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan, dalam realitas ke-Indonesiaan, kelahiran NU merupakan bagian dari pengaruh politik etis yang diterapkan Belanda dalam konteks perjuangan mewujudkan kemerdekaan.

Dalam perjalanannya, sedikit demi sedikit NU memulai langkahnya berkiprah dalam dunia politik. Berawal dari MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), NU akhirnya terlibat dalam masalah-masalah politik. Namun, eksistensi MIAI tidak berlangsung lama, pada Oktober 1943, MIAI akhirnya membubarkan diri dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).

Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi non politik, tetapi, setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya ditahbiskan menjadi partai politik, dan memutuskan NU sebagai tulang punggung Masyumi. Pada tahun 1940-1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik banyak terjadi didalamnya. Dan hal tersebutlah yang telah menyebabkan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang bernama sama, yaitu NU.

Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, NU berhasil mendapatkan suara yang cukup besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen pada pemilu 1955. Perolehan suara NU tidak hanya terjadi pada pemilu 1955, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 1971 NU juga berhasil memperoleh suara yang cukup besar. Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas dilingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya.

Melihat sejarah diatas, dapat dikatakan bahwa NU memiliki pengalaman dan basis politik yang kuat. Namun, pada tahun 1983, atas hasil Munas ke-86, telah diputuskan bahwa NU sudah tidak lagi berkecimpung didalam politik dan menjadi organisasi keagamaan yang murni. Tetapi perlu diketahui bahwa hal tersebut tidak menghilangkan status NU sebagai organisasi massa yang besar dan solidaritas massa yang kuat. Hal tersebut terbukti pada pemilu pasca orde baru tahun 1998, dimana pada pemilu 1998, PKB yang merupakan partai baru dan partai yang menjadi wadah berpolitik warga NU, memperoleh suara yang cukup besar.

Kesatuan suara warga NU untuk memilih PKB sebagai wadah berpolitiknya tidak berlangsung lama, karena pada pemilu 2009, PKB mengalami penurunan suara yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik internal antar para elite yang ada didalam tubuh PKB, dan kemudian berakibat pada perpecahan di basis masa PKB khususnya warga NU.

Seperti yang telah diketahui bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi penyangga kekuatan NU, yaitu Kiai, Pesantren, dan aktor politiknya. Konflik kepentingan sebenarnya tidak hanya terjadi di masa PKB. Pada saat NU masih berkecimpung dalam dunia politik konflik kepentingan juga sering terjadi, seperti pada saat NU masih bergabung dengan Masyumi dan PPP. Dan sebenarnya,  karena hal-hal tersebutlah NU memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926.

NU merasa bahwa dengan terlalu asyik dalam politik, NU telah melalaikan tugas-tugas sosial keagamaan dan pendidikan. Orientasi praktis yang serba politis itu mengakibatkan NU terjerumus kedalam pola yang serba taktis politis untuk memperebutkan keuntungan politik yang sifatnya hanya sementara. Sikap dan tindakan NU selalu dikaitkan dengan orientasi untung rugi dari segi kepentingan politik semata.

Selain itu, dengan terjun ke dalam politik, NU takut akan kehilangan tujuan utamanya, yaitu mempersatukan umat Islam ke dalam suatu wadah yang bernama NU, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam politik. Oleh karena itu, pada pemilu 2014 NU tidak lagi menjadi alat pencapai kepentingan para elite-elite politik, yang hanya memanfaatkan kekuatan solidaritas massa NU. Dan menjadikan warga NU yang berada dibawah tercerai berai karena kepentingan para aktor politiknya.

Izzato Millati, pengajar di Pondok Pesantren Putri Alkenaniyah, Pulomas, Jakarta Timur. Alumni hubungan internasional UMY dan Pascasarjana Fisip UI. 

Sumber tulisan: NU Online

Sebagaimana nama-nama organisasi besar pada umumnya, nama Nahdlatul Ulama juga lahir dari pemikiran dan proses perdebatan yang intensif. Nama itu bermula dari bertemunya para kiai terkemuka pada 31 Januari 1926 di kampong Kertopaten Surabaya. Mereka berkumpul dalam rangka membahas dan menunjuk delegasi komite Hijaz—utusan yang hendak dikirim untuk menyampaikan pesan kepada Raja Abdul Aziz Ibnu Sa’ud.

Seperti tercatat dalam sejarah, Ibnu Sa’ud yang menjadi penguasa baru Hijaz (Saudi Arabia) waktu itu terkenal dengan kebijakannya yang meresahkan umat Islam di berbagai belahan dunia. Selain memberangus pluralitas madzhab, sang raja juga berniat menggusur situs-situs peradaban Islam, termasuk makam Rasulullah.

Yang beredar di benak para ulama waktu itu adalah organisasi apa dan apa pula namanya yang akan bertindak selaku pemberi mandat kepada delegasi tersebut?

Di sinilah perdebatan sengit seputar nama organisasi berlangsung, seperti diceritakan oleh Choirul Anam dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010 (Surabaya: Duta Aksara Mulia). Setidaknya ada dua nama atau usulan. Kedua nama ini secara prinsip sebenarnya sama namun memiliki implikasi yang berbeda.

KH Abdul Hamid dari Sedayu Gresik mengusulkan nama Nuhudlul Ulama disertai penjelasan bahwa para ulama mulai bersiap-siap akan bangkit melalui perwadahan formal tersebut. Pendapat ini disambut oleh KH Mas Alwi bin Abdul Aziz dengan sebuah sanggahan. Menurutnya, kebangkitan bukan lagi mulai atau akan bangkit. Melainkan, kebangkitan itu sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sudah bergerak jauh sebelum adanya tanda-tanda akan terbentuknya Komite Hijaz itu sendiri. Hanya saja, kata Kiai Mas Alwi, kebangkitan atau pergerakan ulama kala itu memang belum terorganisasi secara rapi.

Lewat argumentasi itu, Kiai Mas Alwi mengajukan usul agar jam’iyyah ulama itu diberi nama Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama), yang pengertiannya lebih condong pada “gerakan serentak para ulama dalam suatu pengarahan, atau, gerakan bersama-sama yang terorganisasi”.

Forum para kiai secara aklamasi menerima usulan KH Mas Ali bin Abdul Azis. Nama “Nahdlatul Ulama” pun ditetapkan pada hari itu juga, 16 Rajab 1344 H, tanggal bersejarah lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang diperingati setiap tahun hingga kini.

Penjelasan sejarah ini menggambarkan kesan bahwa pendirian NU tak ubahnya seperti mewadahi suatu barang yang sudah ada. NU hanyalah sebagai penegasan formal dari mekanisme informal para ulama yang sepaham, serta pemegang tradisi dan cita-cita yang sehaluan.

Tentang nama “Nahdlatul Ulama”, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga punya pendapat. Dalam sejumlah kesempatan ia mengatakan bahwa nama ini diilhami oleh kalimat Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Atha’illah as-Sakandari, pengarang kitab al-Hikam yang populer di kalangan pesantren itu.

Akar kata “Nahdlatul Ulama” termuat dalam salah satu aforismenya yang berbunyi: “Lâ tashhab man lâ yunhidluka hâluhu wa lâ yadulluka ‘alallâhi maqâluhu (Janganlah engkau jadikan sahabat dari orang yang perilakunya tak membangkitkan dan menunjukkanmu kepada Allah)”. Menurut Gus Dur, KH Hasyim Asy’ari sering mengutip ungkapan itu. Kata ‘yunhidlu’, artinya membangkitkan, dan ulama termasuk orang yang bisa membangkitkan ke arah jalan Allah.

Penulis: Mahbib Khoiron

Sumber tulisan: NU Online

Para kiai pesantren Ahlussunah wal-Jama’ah mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926 dipicu situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Menurut Choirul Anam dalam Pertumbuhan dan Perkembangan NU, titik picu (motivasi) itu pertama, agama (Ahlussunah wal Jamaah) dan kedua, nasionalisme. Motif Agama Sebagaimana diketahui, bangsa penjajah tidak hanya mengeruk kekayaan alam di Nusantara, melainkan menyebarkan agama dan budaya mereka.

Portugis misalnya, menanamkan Kristen Katolik dan Belanda menebar Kristen Protestan. Tidak heran karena tujuan penjajahan itu untuk mendapatkan gold, glory, dan gospel. Mereka ingin kejayaan dan kekayaan, serta misi menyebarkan agamanya. Untuk tujuan itu, penjajahan bangsa Barat menggunakan segala cara untuk menundukkan jajahannya. Di Indonesia, Belanda berupaya melakukan kristenisasi dengan mengirimkan para misionaris. Dalam pandangan mereka, agama Kristen lebih unggul dari agama Islam. Pada saat yang sama mereka juga menganggap Islam Indonesia bersifat sinkretis, yang berbeda dengan tempat asalnya, sehingga lebih mudah dipengaruhi untuk berpindah agama.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Belanda pada waktu itu sedang berada dalam tekanan partai-partai agama di parlemen yang menuntut supaya Hindia Belanda dibuka untuk kegiatan misionaris, baik Roma Katolik maupun Protestan untuk sama-sama beroperasi di Indonesia. Pada titik inilah, para kiai pesantren Ahlussunah wal Jamaah mendirikan NU menemukan momentumnya. Semakin matang momentum itu ketika di dalam suasana penjajahan muncul pemahaman keagamaan Wahabi di Arab Saudi yang menyelisihi mayoritas umat Islam yang berhaluan Aswaja.

Semakin lebih matang lagi karena paham itu menanamkan pengaruhnya di Nusantara dalam bentuk organisasi. Meskipun tidak sama persis pergerakannya dengan di Arab Saudi, paham ini sangat merisaukan ulama-ulama pesantren sebagaimana digambarkan Swara Nahdlatoel Oelama: Maka dari itu para ulama harus bersatu untuk menentukan haluannya sebelum terlambat. Jika kita tidak bersatu, tidak lama lagi kelompok anti-mazhab akan bercokol di tanah Jawa.

Saya lihat mereka sangat gencar melakukan tablig mulai dari tanah Dayak sampai Papua Merauke, dan sangat mungkin tidak lama lagi mereka akan muncul dengan masif dan serentak di mana-mana. Tetapi, jika ulama ahli mazhab terlihat solid, dan bersatu padu turabath (menangkal/mencegah) pastilah kelompok-kelompok tadi tidak akan berkembang. (Al-i’maalu bil’uluumi wahayatul ‘uluumi bilmusyawarati wal mudzakarati wayantafil kullu bil munafarati walmudabarati wal mufaraqati). (Swara Nahdlatoel Oelama, edisi Jumadil Tsani 1346, hal. 18)

Motif Negara Tanpa mengecilkan peran kalangan liyan, sejarah perlawanan bangsa Indonesia dilakukan kalangan umat Islam yang terdiri dari kiai, santri, sultan, dan masyarakat. Misalnya selama abad ke-19 saja, penjajah Belanda menghadapi pemberontakan-pemberontakan sebagai “perang sabil” atas nama Islam.   Pada masa ini terjadi perang terlama di Aceh dari tahun 1871-1912, Perang Paderi (1821-1837) di Sumatera Barat, Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah, dan Perang Banjar-Barito (1859-1905) di Kalimantan tenggara. Semua pemberontakan itu berhasil ditumpas Belanda. Namun tak sedikit kerugian di kedua belah pihak.

Pada Perang Diponegoro misalnya penduduk Jawa yang meninggal sebanyak 200.000 orang, sementara tentara 15.000 orang. Kemudian di terjadi pula perang di Banten pada 1888 yang juga berhasil ditumpas. Namun, perang itu tak benar-benar berhenti sama sekali seperti bara dalam sekam. Para keturunan pejuang selalu menyimpan rencana meneruskan perlawanan pendahulunya meskipun dengan cara yang berbeda dan secara berantai pula turun-temurun.

Para ulama menggerakkan santri dan rakyat rakyat perdesaan. Mungkin tanpa pergerakan mereka sudah lama kebangsaan (nasionalisme) yang sebenarnya lenyap dari Indonesia. Karena keadaan terus berubah, tantangannya pun berbeda, cara ulama bergerak dalam menyebarkan Islam dan merebut kemerdekaan pun berubah juga. Jika sebelumnya hanya melalui pondok pesantren dan bergerak sendiri-sendiri, para kiai kemudian mencoba mendirikan organisasi, Nahdlatul Ulama.

Sebagai bukti para pendiri dan pengurus NU merupakan pelanjut perjuangan mengusir penjajah misalnya dari segi penamaan organisasi. Apabila diperhatikan, nama Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama, sejalan dengan kondisi perjuangan umat Islam saat itu, yakni sedang dalam perjuangan membangkitkan kesadaran nasional. Ditilik dari sisi tokoh pendiri, KH Abdul Wahab Chasbullah dan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari leluhurnya menyatu pada sosok KH Shihah. Dia merupakan prajurit Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke arah timur.

Di Banten, KH Syam’un dan KH Abdul Latif, masing-masing leluhurnya merupakan pelaku pemberontakan petani Banten tahun 1888. Di Cirebon, KH Abbas Buntet merupakan salah seorang yang berperang langsung pada 10 November di Surabaya. Di Tasikmalaya, KH Zainal Musthafa gugur saat melawan Jepang. Selain itu, bisa pula dilihat dari pergerakan para tokohnya, baik sebelum, menjelang, serta setelah kemerdekaan Indonesia.

Pertama, sebelum kemerdekaan, KH Wahab Hasbullah misalnya mendirikan Nahdlatul Wathan, Tashwirul Afkar, Syubanul Wathan dan mengadakan kursus masail diniyah bagi pemuda pembela mazhab. (Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, halaman 36) KH Wahab Hasbullah pada masa itu yang menciptakan lagu Ya Lal Wathon, sebuah ekspresi nasionalisme kalangan pesantren, “Pusaka hati wahai tanah airku/Cintamu dalam imanku/Jangan halangkan nasibmu/Bangkitlah, hai bangsaku!/Indonesia negeriku/Engkau panji martabatku/Siapa datang mengancammu/’Kan binasa di bawah dulimu!”

Syahdan, sehari sebelum pertemuan untuk mendirikan NU di Kertopaten, Surabaya, terjadi dialog antara KH Abdul Wahab Chasbullah dengan KH Abdulhalim Leuwimunding. KH Abdul Halim bertanya, apakah organisasi yang akan didirikan para kiai itu memiliki tujuan kemerdekaan? Kiai Wahab menjawab iya, umat Islam menuju ke jalan itu.

Umat Islam tidak leluasa sebelum negara kita merdeka. Kedua, beberapa bulan selepas kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak otomatis mendapatkan ketenangan. Penjajah berusaha datang kembali dalam bentuk pasukan Sekutu yang akan diboncengi tentara Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

NU meresponsnya dengan mengundang konsul-konsul di seluruh Jawa dan Madura agar hadir titi mangsa 21 Oktober 1945 di kantor Pengurus Besar Ansor Nahdlatul Ulama (PB ANO atau sekarang disebut Gerakan Pemuda Ansor) di Jalan Bubutan Vl/Z Surabaya.    Kala itu, NU mengeluarkan Fatwa Jihad fi Sabilillah dan Resolusi Jihad fi Sabilillah titi mangsa 22 Oktober 1945.

Perbedaan kedunya adalah yang pertama disampaikan kepada anggota-anggota NU dan umat Islam secara umum, sementara yang kedua disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang saat itu baru dua bulan diproklamasikan. Selain itu, bisa dilihat pula peran para tokoh NU yang mendapat pengakuan negara dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Meskipun yang gugur sangat banyak jumlahnya, tapi sampai saat ini hanya 13 tokoh NU yang ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan.

Abdullah Alawi, penulis buku-buku sejarah NU, tinggal di Bandung

Sumber tulisan: NU Online

Nahdlatul Ulama (NU) lahir setidaknya mempunyai tiga motivasi. Pertama, menegakkan nilai-nilai agama dalam setiap lini kehidupan. Kedua, membangun nasionalisme. KH Hasyim Asy’ari mengatakan, agama dan nasionalisme tidak bertentangan, bahkan saling memperkuat untuk mewujudkan prinsip Islam rahmatan lil ‘alamin. Motif ketiga, mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah.

Dalam perkembangannya, NU tidak sedikit menghadapi resistensi yang tinggi terutama dari kelompok penjajah dan kelompok yang mengatasnamakan pemurnian akidah (puritan), namun berupaya memberangus tradisi dan budaya Nusantara yang merupakan identitas kebangsaan. Hingga masa orde baru pun, NU masih terdiskriminasi oleh rezim. Walau demikian, NU justru makin besar, berkembang, dan mempunyai pengaruh luas di tengah masyarakat.

Tugas yang diemban NU dari masa ke masa akan terus mengalami tantangan yang tidak mudah. Namun, berkaca pada dinamika internal organisasi, akan lebih baik jika warga NU memahami dan mengetahui titik awal perkembangan NU. Titik awal sejarah perkembangan NU terjadi ketika perhelatan Muktamar ke-9 NU di Banyuwangi, Jawa Timur pada 1934.

Menurut Choirul Anam (1985), setidaknya ada sejumlah alasan kenapa Muktamar di Banyuwangi tersebut dijadikan titik awal perkembangan sejarah NU di Banyuwangi. Pertama, karena di Muktamar Banyuwangi inilah mulai diberlakukan  mekanisme kerja baru, yakni pemisahan sidang antara Syuriyah dan Tanfidziyah di dalam muktamar. Sejak itu Tanfidziyah mengadakan sidang sendiri dengan materi permasalahan sendiri. Juga Syuriyah yang mengurus majelisnya sendiri dengan permasalahan yang tentunya terkait dengan persoalan agama.

Namun, keputusan yang didapat tetap menjadi kesepakatan organisasi NU secara umum. Sebelum itu, sidang-sidang di dalam muktamar dipimpin langsung oleh Syuriyah. Pengurus Tanfidziyah boleh ikut dalam sidang – yang biasanya dibagi dalam tujuh majelis – tetapi tidak berhak bersuara (ikut memutuskan) suatu persoalan, terutama yang berhubungan dengan hukum agama.

Pengurus Tanfidziyah ‘boleh ikut’ memutuskan hanya pada perkara yang tidak memerlukan keterangan hukum agama. Hak dan kekuasaan itu memang sudah diatur dalam Statuen NU 1926 sebagai berikut: “Kekuasaan jang tertinggi dari perkoempoelan ini jaitoe oleh kongres dan oetoesan-oetoesan. Sekalian poetoesan di dalam kongres-kongres jang perloe dengan keterangan hoekoem agama hanja boleh dipoetoes oleh oetoesan-oetoesan dari golongan goeroe agama (oelama). Lain-lain oeroesan jang tiada begitoe perloe dengan keterangan hoekoem agama, oetoesan jang boekan goeroe agama (oelama) boleh turut memoetoesnja.”

Kedua, sejak Muktamar Banyuwangi tatacara persidangan mulai diperbarui. Apabila pada beberapa kali muktamar sebelumnya, sidang-sidang majelis cukup dilakukan dengan duduk melantai di atas tikar atau permadani sambil membawa tumpukan kitab-kitab madzhab, kebiasaan itu tidak lagi dijumpai di Muktamar Banyuwangi. Bentuk persidangan sudah diatur rapi dan agak formal.

Peserta sidang dipersilakan duduk di kursi menghadap pemimpin sidang. Ketiga, dalam muktamar kesembilan ini mulai tampak peran tokoh-tokoh muda NU berpandangan luas seperti Mahfudz Siddiq, Wahid Hasyim, Thohir Bakri, Abdullah Ubaid, dan anak-anak muda lainnya. Mereka ikut menyampaikan pandangannya mengenai berbagai masalah kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam masa perkembangan ini, NU mulai bersungguh-sungguh memperhatikan masalah kepemudaan. Berbagai organisai pemuda yang pada dasarnya satu aspirasi dengan NU dikumpulkan dalam satu wadah sebagai benteng pertahanan. Sehingga dalam muktamar kesembilan ini lahirlah sebuah keputusan: “Membentuk wadah pemuda yang diberi nama Anshor Nadhlatoel Oelama (ANO).

Dari uraian di atas, pada prinsipnya, perkembangan NU ada pada visi dan cita-cita mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin yang berupaya selalu memoderasi Islam dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Di titik ini NU, tidak hanya menyikapi perkembangan dunia global, tetapi juga terus berupaya mempertahankan tradisi dan budaya baik yang ditancapkan oleh para ulama terdahulu dan para pendiri bangsa.

Penulis: Fathoni Ahmad

Sumber tulisan: NU Online