Wonotunggal, NU Batang

Hukum penggunaan aset kripto sebagai mahar dalam pernikahan menjadi salah satu pembahasan dalam Bahtsul Masail yang diselenggarakan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Batang pada Ahad, (22/11/2026).

Pembahasan yang berlangsung di Pondok Pesantren Al Inaroh, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang memunculkan dua pandangan ulama terkait penggunaan kripto sebagai mahar, yang berangkat dari perbedaan pemahaman mengenai konsep harta (māl) dalam fikih Islam.

Ketua LBMNU Batang, Kiai Ali Mas’ud, menjelaskan bahwa dalam pembahasan tersebut ditemukan dua pandangan mengenai penggunaan kripto sebagai mahar.

“Pandangan pertama menolak penggunaan kripto karena tidak memiliki bentuk fisik. Sedangkan pandangan lainnya membolehkan dengan mempertimbangkan nilai dan kemanfaatannya,” ujar Kiai Mas’ud.

“Ulama yang mengatakan kripto boleh dijadikan mahar karena melihat dari asas manfaatnya, bukan kajian dari bentuk fisiknya,” lanjutnya.

Kiai Mas’ud menambahkan, hasil pembahasan tersebut berpotensi menjadi bahan rekomendasi kepada Kementerian Agama, khususnya berkaitan dengan persoalan pernikahan.

“Rekomendasi tersebut direncanakan sebagai tindak lanjut dari hasil Bahtsul Masail LBM NU Batang,” katanya.

Gus Kafi sebagai moderator menjelaskan, perbedaan pandangan tersebut berangkat dari konsep harta dalam kajian fikih, khususnya berkaitan dengan transaksi jual beli dan ketentuan objek yang dapat dijadikan mahar. Dalam perspektif Mazhab Hanafi, harta disyaratkan memiliki bentuk fisik sehingga aset kripto yang tidak berwujud secara fisik tidak memenuhi kriteria tersebut.

“Pandangan mayoritas ulama di luar Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan harta harus memiliki bentuk fisik, selama mempunyai nilai dan kemanfaatan. Berdasarkan pendekatan tersebut, aset kripto dapat dikategorikan sebagai harta yang memungkinkan untuk dijadikan mahar,” katanya.

Ia juga mengaitkan pandangan tersebut dengan objek transaksi lain yang tidak berwujud secara fisik, seperti merek dagang dan hak cipta, tetapi memiliki nilai serta dapat diperjualbelikan. Meski demikian, ia tetap mengakui pandangan Mazhab Hanafi sebagai salah satu pendapat fikih yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

“Pembahasan mengenai kripto sebagai mahar tersebut merujuk pada kajian kitab-kitab fikih klasik yang menjadi landasan musyawarah dalam Bahtsul Masail. Hasil pembahasan Komisi B selanjutnya akan disampaikan dalam forum pleno,” pungkasnya.

Pewarta: Lukman Haris